Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam upaya mendukung kesejahteraan petani sawit, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyerukan penguatan dan percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal ini disampaikan dalam webinar bertajuk ‘Nasib Peremajaan Sawit Rakyat: PSN yang Terkendala’, yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR) bekerja sama dengan ASASI pada Sabtu (01/02/2025).

Abdul Kharis mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjalankan PSR sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit skala kecil. Namun, ia mengakui bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif.

“PSR memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan hasil perkebunan sawit rakyat. Namun, beberapa kendala seperti proses pencairan dana yang masih lambat, harmonisasi regulasi yang belum optimal, dan kebutuhan pendampingan teknis bagi petani harus segera ditangani,” ujar Kharis dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pertanian, realisasi PSR hingga akhir 2023 telah mencapai sekitar 300.000 hektare dari target 540.000 hektare untuk periode 2020-2024. Untuk mendukung keberlanjutan program ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp.5 triliun pada tahun 2024. Petani yang terdaftar dalam program ini menerima bantuan dana hibah sebesar Rp.30 juta per hektare, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahun 2022. Dana tersebut digunakan untuk pembongkaran kebun tua, pembelian bibit, pupuk, pestisida, serta pemeliharaan tanaman hingga usia 3 tahun.

Dalam kesempatan itu, Politisi Fraksi PKS ini juga menekankan pentingnya mempercepat proses pencairan dana hibah agar petani dapat mengaksesnya dengan lebih mudah. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Harmonisasi kebijakan dan pendampingan teknis yang intensif bagi petani adalah kunci keberhasilan program ini. Dengan begitu, PSR benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani sawit,” tambah wakil rakyat dari Dapil Surakarta ini.

Diketahui, webinar ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan petani sawit. Diskusi yang berlangsung menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala yang ada, sehingga program ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi petani dan industri sawit nasional. Kegiatan tersebut diharapkan Program Peremajaan Sawit Rakyat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan petani sawit di Indonesia. (hal/rdn)